Banyuwangi (Bimas Islam) Dalam rangka memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menggelar rapat koordinasi pada Rabu (22/10/2024) di Aula Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Banyuwangi. Rapat ini dibuka oleh Kepala Dinas PP dan KB, Henik Setyorini, yang menekankan pentingnya peran serta semua pihak untuk terlibat aktif dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
.jpg "Foto Rapat Koordinasi")
Dalam sambutannya, Henik Setyorini menyampaikan harapan agar seluruh stakeholder, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, dapat saling bahu-membahu mendukung berbagai program yang telah dicanangkan. "Kabupaten Layak Anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak," ujarnya.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Fasilitator Daerah Kabupaten Layak Anak, yang menjelaskan tentang lima klaster KLA yang menjadi fokus utama dalam pengembangan program. Kelima klaster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak.
Melalui rapat ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara semua pihak dalam mendukung Banyuwangi sebagai Kabupaten Layak Anak.
Dalam penyusunan gugus tugas melibatkan semua pihak, seperti Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten, Kementerian Agama, Jurnalistik dan pihak terkait lainnya.
Mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Syafaat dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan bahwa ada 3 bidang utama dalam Kabupaten Layak Anak domain Kementerian Agama Yakni Satuan Pendidikan Ramah Anak dari Tingkat RS, MI, MTs, MA hingga Pesantren, Pencegahan Perkawinan Abak dan Pengasuhan Alternatif serta yang ketiga adalah Rumah Ibadah Ramah Anak.
'Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sudah beberapa kali mengadakan Bimbingan Teknik Konvensi Hak Anak bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana" kata Syafaat